Waktu Kerja, Istirahat dan Cuti

Operasioanl setiap perusahaan akan berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, hal tersebut bisa saja terjadi karena adanya penerapan peraturan yang berbeda. Menyikapi perbedaan tersebut maka Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan banyak peraturan ketenagakerjaan yang pada akhir tujuannya adalah mensejahterakan karyawan dengan tetap menjaga agar produsktivitas perusahaan tetap terjaga. Salah satu peraturan dari sekian banyak peraturan ketenagakerjaan yang sering menjadi polemic adalah masalah Waktu Kerja, Istrahat dan Cuti Karyawan.

Penerapan peraturan ketenagakerjaan tentang Waktu Kerja, Istirahat dan cuti karyawan untuk beberapa bidang pekerjaan secara khusus ada yang sudah diatur dan ada juga yang belum diatur oleh Pemerintah.

Aturan Pemerintah yang mengatur tentang Waktu Kerja secara jelas sudah diatur pada Undang – Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 77 mengatur sebagai berikut :

1.      Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja

2.      Waktu kerja yang dimaksud adalah :

a.    7 jam sehari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja

b.   8 jam sehari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja

Waktu tersebut adalah waktu kerja wajib/regular. Bagi perusahaan yang memepekerjakan karyawan melebihi jam kerja tersebut wajib membayar kerja lembur sebagaimana dicantumkan dalam UU No 13/2003 pasal 78, sedangkan untuk perhitungan dan ketentuannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 102 tahun 2004.

Sedangkan untuk peraturan mengenai waktu istirahat dan cuti karyawan juga diatur dalam UU No 13/2003 sebagaimana yang tercantum pada pasal 79 menyebutkan bahwa :

1.      Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat can cuti kepada karyawan.

2.      Waktu istirahat dan cuti yang dimaksud adalah :

a.    Istirahat antar jam kerja (kita mengenalnya dengan sebutan “jam istirahat”)

b.   Istirahat mingguan

c.    Cuti Tahunan minimal 12 hari

d.   Istirahat panjang selama 2 (dua) bulan

4 (empat) macam waktu istirahat dan cuti tersebut adalah peraturan minimal yang harus ada pada sebuah perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Untuk beberapa perusahaan akan menerapakan tambahan peraturan cuti selain cuti tahunan dan istirahat panjang, yaitu cuti lapangan. Lama dan periode pelaksanaan cuti lapangan untuk tiap perusahaan berbeda tergantung kepada sector usahanya. Untuk perusahaan yang bergerak pada sector usaha perkebunan, biasanya menerapkan system cuti sesuai UU No 13/2003 pasal 79 tersebut, dimana karyawan hanya akan mendapatkan cuti setelah bekerja 1 (satu) tahun berturut-turut selama 12 hari dan tidak ada cuti lapangan. Atau ada juga yang menerapkan selain cuti tahunan juga menerapkan cuti lapangan yang jangka waktunya adalah setelah bekerja selama 6 (enam) bulan berhak mendapatkan cuti lapangan selama 12 (dua belas) hari, tergantung bagaimana management mengatur waktu periode cutinya.

Salah satu peraturan mengenai waktu istirahat dan cuti karyawan yang sudah diatur adalah yang bekerja pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral serta pada Sektor Usaha Pertambangan Umum. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut mengatur jelas mengenai waktu istirahat karyawan setelah melakukan pekerjaan untuk jangka waktu tertentu. Peraturan tersebut adalah :

1.      Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.234/MEN /2003 tentang Waktu kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu.

Pada Kepmen ini, perusahaan yang bergerak dalam sector usaha bidang Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk didalamnya adalah perusahaan jasa penunjangnya dapat menerapkan salah satu atau beberapa waktu kerja sesuai pasal 2 sebagai berikut :

No	Jam kerja per hari	Jam kerja per minggu	Hari kerja per periode
A	7	40 jam	6 hari per minggu
B	8	40 jam	5 hari per minggu
C	9	Maximum 45 jam	5 hari per periode kerja
D	10	Maximum 50 jam	5 hari per periode kerja
E	11	Maximum 55 jam	5 hari per periode kerja
F	9	Maximum 63 jam	7 hari per periode kerja
G	10	Maximum 70 jam	7 hari per periode kerja
H	11	Maximum 77 jam	7 hari per periode kerja
I	9	Maximum 90 jam	10 hari per periode kerja
J	10	Maximum 100 jam	10 hari per periode kerja
K	11	Maximum 110 jam	10 hari per periode kerja
L	9	Maximum 126 jam	14 hari per periode kerja
M	10	Maximum 140 jam	14 hari per periode kerja
N	11	Maximum 154 jam	14 hari per periode kerja

Sedangkan untuk waktu istirahat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam pasal 5, bahwa Perusahaan dengan waktu kerja point C s.d N waktu istirahatnya adalah :

a.      Perbandingan waktu kerja dengan waktu istirahat adalah 2:1 untuk satu periode kerja

b.      Maksimal 14 hari kerja terus menerus, istirahat minimal 5 hari.

2.      Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-15/MEN/VII /2005 tentang Waktu kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum pada Daerah Operasi Tertentu.

Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Umum, termasuk didalamnya adalah perusahaan jasa penunjang dapat menerapkan sebagaimana pasal 2 :

a.      Kepmen No 234/2003 tersebut diatas, atau

b.      Periode kerja maksimal 10 minggu berturut-turut bekerja akan mendapatkan waktu istirahat 2 minggu berturut-turut. Dimana dalam setiap 2 minggu kerja, terdapat 1 hari istirahat.

c.       Waktu kerja paling lama adalah 12 jam sehari, tidak termasuk jam istirahat.

Berdasar kepada kedua peraturan menteri tersebut, perusahaan yang bergerak dalam sector usaha Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Umum menerapkanya dengan system yang berbeda tetapi tetap berpedoman kepada isi yang terdapat didalamnya. Ada perusahaan yang menerapkan sytem waktu istirahat tersebut dituangkan menjadi cuti lapangan secara periodik, dengan periode kerja 8:2 , 7:2, 4:1 dan masih banyak lagi. Pada system 8:2 misalnya, hal ini berarti bahwa karyawan bekerja 8 minggu terus menerus dan akan mendapatkan cuti 2 minggu berturut-turut.

Ada juga perusahaan yang menerapkan waktu kerja melebihi dari 10 minggu (70 hari kerja), misalnya 17 minggu (120 hari kerja) dengan 16 hari cuti, dan setiap 6 hari kerja 1 hari istirahat. Dalam kasus ini, perusahaan tetap menggunakan dasar perhitungan cuti lapangan dengan perhitungan waktu istirahat 10:2 sesuai Permen No. 15/2005 dimana pada kalkulasi perhitungannya adalah sama dengan pada perhitungan 10 minggu kerja 2 minggu istirahat dan tiap 2 minggu ada 1 hari istirahat.

Secara umum, banyak sekali peraturan cuti dan waktu istirahat yang berlaku di perusahaan, tergantung bagaimana perusahaan menerapkan waktu cuti dengan mempertimbangkan produksi, produktivitas, efektif dan efisiensi perusahaan. Dari banyaknya peraturan cuti di tiap perusahaan, ada 3 hal pokok yang menjadi dasar :

1.      Waktu kerja wajib/regular adalah 40 jam kerja seminggu, apakah 6 hari kerja atau 5 hari kerja. Kelebihan jam kerja akan dihitung lembur sesuai Kepmen No 102/2004

2.      Setiap karyawan wajib mendapatkan Cuti Tahunan diluar Cuti Lapangan sebagaimana dimaksud dalam UU No 13/2003 Pasal 79, meskipun dalam penerapannya ada beberapa perusahaan yang dapat menggabungkan pelaksanaan cuti tahunan dengan cuti lapangan ada juga yang tidak.

3.      Perusahaan yang menerapkan Cuti Lapangan pada Sektor Usaha Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Umum akan mendasarkan peraturan cuti lapangan pada Kepmen No 234/2003 dan Permen No 15/2005

Yang manakah peraturan cuti lapangan dan cuti tahunan pada perusahaan ditempat Anda bekerja? Silahkan Anda sendiri yang menilai, baik ataukah tidak peraturan waktu kerja, istirahat dan cuti. Yang perlu diingat adalah, setiap Anda melaksanakan cuti baik cuti tahunan ataukah cuti lapangan, manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya dengan orang-orang terbaik dalam hidup Anda. Karena Anda bekerja, hasil kerja Anda adalah untuk diberikan kepada orang terbaik dalam hidup Anda.

Sukses selalu kawan, dan bekerjalan dengan hati yang ikhlas dan jadikanlah kerja kita adalah ibadah dengan iman yang kita miliki, semoga pekerjaan kita adalah barokah dan halal.